Arah UMKM
Panduan legalitas UMKM 2026

Legalkan usahamu, satu langkah demi satu langkah.

Pilih jenis usaha Kakak. Kami susunkan langkah yang memang perlu: NIB, NPWP, izin pangan, halal, merek, sampai pajak. Centang tiap langkah yang sudah beres.

Rp0Bikin NIB di OSS tanpa biaya. Risiko rendah terbit hari itu juga.
17 Okt 2028Batas wajib halal untuk UMK makanan dan minuman (PP 40/2026).
Rp500 jutaOmzet pertama per tahun yang tidak kena PPh final, untuk orang pribadi.
Rp500 ribuBiaya daftar merek per kelas untuk UMK di DJKI.
Langkah kamu

Usahamu apa, Kak?

Jawab dua pertanyaan. Daftar langkah di bawah langsung menyesuaikan.

1Jenis usaha
2Sudah punya NPWP?

Belum punya juga tidak masalah. NPWP bisa diminta sekalian lewat OSS saat bikin NIB.

KBLI 2025

Cari KBLI cepat

OSS memakai KBLI 2025 sejak 15 Juni 2026. Kode di artikel lama bisa sudah berubah. Ini beberapa contoh yang sudah kami cek di halaman konversi OSS.

    Usahamu tidak ada di daftar? Termasuk semua jenis jasa: cari kodenya di menu KBLI di oss.go.id. Jualan online pilih kode sesuai barangnya, bukan kode "internet". Kode 47901 itu untuk platform/marketplace, bukan untuk penjual.

    Terakhir dicek: November 2026

    Tanya-jawab

    Yang sering ditanyakan

    Setelah legal

    Setelah legal, rapikan usahamu

    Kalau surat-surat sudah beres, langkah berikutnya biasanya merapikan catatan dan cara jualan. Ini alat dari Arah UMKM, pakai kalau cocok.

    FIX PROFIT

    Catatan usaha harian di HP.

    • Catat penjualan tiap hari
    • Lihat untung bersih harian
    • Laporan untuk pengajuan KUR
    • Perkiraan pajak UMKM
    Lihat FIX PROFIT

    LapakTautan

    Satu tautan untuk etalase toko Kakak.

    • Katalog produk
    • Pesanan langsung ke WhatsApp
    • Pembayaran QRIS
    Lihat LapakTautan

    Website usaha

    Jasa pembuatan website dari tim Arah UMKM, untuk usaha yang mau tampil lebih resmi di Google.

    • Konsultasi dulu lewat WhatsApp
    • Ceritakan usahamu, kami bantu tentukan isinya
    Konsultasi via WhatsApp

    Ini panduan umum, bukan nasihat hukum atau pajak. Isinya kami rangkum dari situs resmi pemerintah dan media per November 2026. Aturan dan tampilan portal bisa berubah. Sebelum mengajukan, cek lagi di situs resmi yang kami tautkan. Untuk kasus khusus, tanyakan ke kantor pajak, dinas, atau layanan resmi masing-masing lembaga.

    Bingung? Tanya admin